PCBs telah terbukti sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan karena sifatnya yang persisten, bioakumulatif, dan toksik. Oleh karena itu, perusahaan di Indonesia diwajibkan untuk melakukan identifikasi PCBs sebelum tahun 2028 sebagai bagian dari komitmen nasional dan internasional untuk mengelola dan memusnahkan senyawa berbahaya ini. Berikut adalah alasan utama mengapa identifikasi PCBs menjadi keharusan bagi perusahaan di Indonesia.

1. Kepatuhan terhadap Konvensi Stockholm
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Stockholm pada tahun 2009, sebuah perjanjian internasional yang bertujuan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari bahan pencemar organik persisten (POPs), termasuk PCBs. Konvensi ini menetapkan dua tenggat waktu global untuk pengelolaan PCBs:
• Tahun 2025: Semua transformator dan kapasitor listrik yang beroperasi tidak boleh mengandung PCBs dengan konsentrasi ≥50 ppm (parts per million).
• Tahun 2028: Semua bahan, limbah, transformator, dan kapasitor yang mengandung PCBs ≥50 ppm harus dimusnahkan atau didekontaminasi.
Untuk memenuhi tenggat waktu ini, perusahaan harus mengidentifikasi peralatan dan material yang mengandung PCBs sejak dini. Identifikasi ini penting untuk menentukan jumlah dan lokasi PCBs, sehingga langkah-langkah pengelolaan dan pemusnahan dapat direncanakan dengan baik. Kegagalan mematuhi Konvensi Stockholm dapat mengakibatkan sanksi internasional dan kerusakan reputasi bagi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen pada perlindungan lingkungan.
2. Kepatuhan terhadap Regulasi Nasional
Pemerintah Indonesia telah mengatur pengelolaan PCBs melalui sejumlah peraturan, termasuk:
• Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
• PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. P.29/MENLHK/SETJEN/PLB.3/12/2020 tentang Pengelolaan Polychlorinated Biphenyls.
Regulasi ini mewajibkan perusahaan yang memiliki peralatan listrik, seperti transformator dan kapasitor, untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi PCBs. Peraturan tersebut juga menetapkan bahwa PCBs tidak boleh dibuang langsung ke lingkungan dan harus dimusnahkan oleh pihak yang memiliki izin resmi. Dengan melakukan identifikasi sebelum 2028, perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional, menghindari sanksi hukum, dan mencegah potensi denda yang dapat mencapai ratusan juta rupiah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Perlindungan Kesehatan Manusia dan Lingkungan
PCBs memiliki dampak negatif yang serius terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Senyawa ini bersifat bioakumulatif, artinya PCBs dapat menumpuk dalam jaringan lemak makhluk hidup melalui rantai makanan. Paparan PCBs dalam jangka panjang dapat menyebabkan berbagai penyakit degeneratif, seperti:
• Kanker (PCBs diklasifikasikan sebagai karsinogen Kelompok 1 oleh WHO).
• Gangguan sistem reproduksi dan perkembangan janin.
• Penurunan daya tahan tubuh.
• Gangguan sistem saraf, hormonal, dan jantung.
• Hipertensi dan diabetes.
Sejarah mencatat dampak tragis PCBs, seperti insiden di Kyushu, Jepang pada tahun 1968, di mana 15.000 orang menderita pigmentasi kulit, kematian janin meningkat, dan 400.000 ternak unggas mati akibat paparan PCBs. Di Indonesia, lebih dari 60% PCBs digunakan dalam transformator dan kapasitor, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat mencemari air, tanah, dan udara. Identifikasi PCBs memungkinkan perusahaan untuk mengambil langkah pencegahan, seperti penggantian bahan PCB dengan alternatif yang lebih aman, sehingga melindungi pekerja, masyarakat, dan ekosistem sekitar.
4. Mendukung Target Indonesia Bebas PCBs 2028
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah menetapkan target "Indonesia Bebas PCBs 2028". Untuk mencapai target ini, KLHK telah melakukan inventarisasi PCBs sejak tahun 2001 bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan organisasi internasional seperti United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) serta Global Environment Facility (GEF). Hasil inventarisasi menunjukkan bahwa sekitar 240.000 ton material terkontaminasi PCBs tersebar di seluruh Indonesia, dengan banyak ditemukan pada transformator yang diproduksi sebelum tahun 1980, meskipun kontaminasi silang juga terjadi pada peralatan yang lebih baru. Identifikasi PCBs oleh perusahaan merupakan langkah kunci untuk mendukung target nasional ini. Dengan mengetahui lokasi dan jumlah PCBs, perusahaan dapat merencanakan pengelolaan limbah B3, termasuk penyimpanan sementara yang aman dan pemusnahan menggunakan teknologi ramah lingkungan, seperti fasilitas non-thermal yang telah dibangun di PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLi). Keberhasilan target ini juga akan meningkatkan citra Indonesia di forum internasional, seperti Konvensi Stockholm.
5. Mengurangi Risiko Kecelakaan dan Biaya Tambahan
Pengelolaan PCBs yang tidak memadai dapat menyebabkan kecelakaan, seperti kebocoran atau tumpahan, yang berpotensi memicu pencemaran lingkungan dan bahaya kesehatan. Penanganan kebocoran PCBs memerlukan peralatan pelindung diri (PPE) khusus, bahan adsorben, dan prosedur darurat yang mahal. Selain itu, perusahaan yang gagal mengelola limbah PCBs dengan benar dapat dikenai sanksi administratif, denda, atau bahkan pencabutan izin usaha. Dengan melakukan identifikasi PCBs sejak dini, perusahaan dapat:
• Mengurangi risiko kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan.
• Menyusun rencana pengelolaan limbah yang efisien, termasuk pengangkutan oleh pihak berizin dan pemusnahan yang sesuai.
• Menghemat biaya jangka panjang dengan menghindari denda dan biaya remediasi lingkungan.
6. Meningkatkan Tanggung Jawab Sosial dan Keberlanjutan Perusahaan
Pengelolaan PCBs yang bertanggung jawab mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Dalam era di mana konsumen dan investor semakin memperhatikan praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), perusahaan yang proaktif dalam mengidentifikasi dan mengelola PCBs dapat meningkatkan reputasi mereka. KLHK juga memberikan penghargaan tahunan kepada perusahaan yang berhasil mengelola PCBs dengan baik, yang dapat menjadi nilai tambah dalam program peringkat kinerja perusahaan.

Langkah-Langkah Identifikasi PCBs

Untuk memenuhi kewajiban identifikasi PCBs, perusahaan dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Inventarisasi Peralatan: Identifikasi semua transformator, kapasitor, dan peralatan listrik lainnya yang berpotensi mengandung PCBs, terutama yang diproduksi sebelum tahun 1980.
2. Pengambilan Sampel: Lakukan pengambilan sampel minyak dielektrik oleh teknisi berpengalaman untuk diuji di laboratorium dengan spesifikasi khusus.
3. Analisis Laboratorium: Uji sampel untuk menentukan konsentrasi PCBs dan status limbah B3.
4. Dokumentasi: Catat hasil identifikasi untuk keperluan pelaporan kepada pihak berwenang dan perencanaan pengelolaan lebih lanjut.
5. Konsultasi dengan Pihak Ketiga: Libatkan penyedia jasa teknis yang berpengalaman dalam pengelolaan PCBs untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

PCBs sebelum tahun 2028 bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga langkah strategis untuk melindungi kesehatan manusia, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan mematuhi Konvensi Stockholm dan regulasi nasional, perusahaan di Indonesia dapat menghindari sanksi, mengurangi risiko kecelakaan, dan berkontribusi pada target nasional "Indonesia Bebas PCBs 2028". Selain itu, pengelolaan PCBs yang bertanggung jawab meningkatkan reputasi perusahaan dan memperkuat posisinya dalam mendukung praktik bisnis yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan harus segera mengambil langkah proaktif untuk mengidentifikasi PCBs, bekerja sama dengan pihak berwenang dan penyedia jasa teknis, demi menciptakan lingkungan kerja yang aman dan ekosistem yang sehat untuk generasi mendatang.